Demokrasi yang coba kita tegakkan diatas puing-puing keserba
keterbelakangan, dibawah bayang-bayang kekerasan dan masih banyak lagi tatangan
kemanusiaan, telah menjadi narasi besar dalam tubuh diskursus akademik
Indonesia. Ia bagaikan bayi yang baru terelahir dalam sejarah peradaban kita,
dan yang paling pasti bisa merawat makhluk yang lemah itu adalah kaum-kaum
intelektual muslim sendiri, kini, dan demi masa depan tata kelolah tatanan
kemasyarakatan kita. Demikian adalah keniscyaan. Keharusan bagi semua elemen
bangsa, jika tidak ingin terjatuh pada apa yang digambarkan filosof dan
kritikus sosial, bernard show ”demokrasi, tempat persinggahan bagi pemerintahan
yang buruk, jika di isi oleh orang-orang yang bodoh”.[1]
Dari penggambaran diatas, ketika demokrasi yang coba diterapkan tanpa atau diluar kesadaran kita diambil alih
oleh segelintir golongan elit, khususnya pemodal, pekerjaan untuk melaraskan
demokrasi dengan kesejahteraan semakin berat. Sebuah konsepsi demokrasi berkeadilan ekonomi dan sosial
sirna bak terpaan angin.dengan banyaknya teori yang kemudian diusung oleh
Negara maju secara kelembagaan dan para pemodal secara korporasi. Hal demikian,
justru berdampak pelanggengan pada sebuah penindasan, sebuah eksploitasi suatu
masyarkat pada masyarakat lain, semakin membludaknya ”kemiskinan structural” di
Negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.
Indonesia
Mansur Fakih dalam bukunya,[2]
bahwa pada substansinya perubahan nasib kelompok-kelompok marjianal seperti
kaum buruh, para petani dan nelayan, permpuan miskin di pedesaan, maupun anak
jalanan serta masyarakat diberbagai daerah nusantara tidak akan menuju
perubahan pada kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik serta layak sangat
tidak bergantung pada teori-teori modernisasi yang ditelorkan Negara maju untuk
diterapakan oleh Negara berkembang.
Demokrasi berkeadilan sosial ekonomi yang didamba oleh masyarkat manapun di
dunia berkembang tidak memunculkan ”batang hidungnya”, selama para Kapitalis
masih menggerogoti lingkungan dalam semua segi kehidupan. Justru yang kemudian
terjadi adalah ketidakadilan system dominant yaitu system sosial kapitalisme,
atas nama kemajuan berperadaban, berdemokrasi!
Penulis mengajak bertamasya dalam demokrasi yang berideologi kapitalisme,
sehingga mampu memberikan pandangan lain, mampu memilah demokrasi yang
berideologi positif dan mana demokrasi yang haluan ideologi negatif. Maka Sekali
lagi, kita melihat, Negara Berkembang disuguhi sebuah wajah Demokrasi
Kepitalisme ala Rostow,[3]
atau lebih tepatnya tatanan ideal politk yang selanjutnya dipolitisasi kaum
pemodal.
Teori atau konsep demokrasi yang dipermanis untuk kepentingan rakyat
Negara Berkembang; bahwa untuk memajukan Negara berkembang, untuk memakmurkan
rakyat yang masih terbelakang, mereka harus mengikuti dan berinteraksi dan
belajar dengan Negara Maju, sebagaimana proses mereka sehingga menjadi Negara
maju dunia saat ini. Namun lagi-lagi dampak dari teori ini kemudian tak lain
dari sebuah penindasan serta kejahatan kepada rakyat Negara Berkembang oleh
para Kapitalisme Global. Pada akhirnya, negara berkembang yang disuguhi
konsepsi demokrasi berujud dekolinisasi oleh negara maju, sebuah penjajahan
yang dimulai dari pikiran.[4]
[1] Bernard Show, Manusia Adimanusia: Sebuah Komedi Dan Sebuah Filsafat, Bentang
Budaya,Jogjakarta 2003, hal. pada pengantar bukunya
[2] Mansour Fakih,
Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi , Pustaka Pelajar dan Insist
Press, Yogyakarta, 2001. hal. 52-54
[3] Dieter Nohlen (Ed), Kamus Dunia Ketiga, PT.
Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 738-739
[4] Linda Tuhiwai Smith, Dekolonisasi Metodologi, Insist Press, Yogyakarta, 2005, hal.
xv-xvi
