Dalam
suatu forum kecil bersama teman-teman di Kota Malang, forum Rumah Baca Cerdas
Malik Fajar, kita mengundang pengamat politik muda yang cerdas dan humoris,
Bang Alfan Alfian, dia banyak mengemukakan perlihal belakang layar para
politikus yang tidak termuat oleh media.
Ya,
permainan dramturgi akan selalu menarik untuk diungkap dan dibincangkan. Bahwa polarisasi
wajah belakang layar dan depan layar (baca, ruang publik dan ruang privat)
politikus, semua orang tahu. Tapi gambaran detilnya hanya kalangan tertentu
yang paham dan mungkin “beruntung” bisa membaca konstalasi lebih komprehensip.
Diskusi
lepas tentang partai yang sedang bertarung dalam perebutan kekuasaan legislatif
dan exekutif, tidak terelakkan. Adapun tentang valid dan tidaknya, diserahkan
kepada audiens—namanya juga berita di balik berita. Percaya dan tidak sangat
bergantung pada keyakinan masing-masing (baca, kritisme individu).
Nah,
walaupun pada waktu itu saya banyak diam, tapi mampu mendapatkan sedikit
gambaran tentang politik kita di Indonesia; tentang bayangan politik
kultur/budaya terus mengiringi perjalanan politik Indonesia. Dan, sampai
sekarang menjadi budaya/kultur politik. Sebuah momok untuk bangunan demokrasi
masa depan Indonesia
Sehingga
tidak aneh (bahkan, suatu keharusan dalam kalkulasi politikus elit)
golongan-golongan budaya besar di negeri ini mau tidak mau harus terwakili
dalam format capres-cawapres serta susunan kabinet jika telah terpilih. Sistem
politik kita masih berwajah lama, tidak ada perubahan berarti; para pemimpin
nusantara yang kaya ini, dengan landasan politik budaya tidak bisa lepas dari
militer-sipil, jawa-non jawa dan seterusnya yang sekiranya di pandang mewakili
suku etnis agama kepercayaan di nusantara.
Terlepas
apakah kelak mampu menggaransi kesejahteraan rakyat, hal itu nomor kesekian
dalam kalkulasi/prioritas para politikus. sedari jauh hari, Bung Hatta, bapak
bangsa dan proklamator mengingatkan partai-partai yang bersaing pada pemilu
pertama tahun 1955 untuk mengedepankan politik kesejahteraan. yang, sampai
sekarang masih sangat jauh dari harapan. Pun inti dari demokrasi kita; dari
rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat (vox populis vox dei), tereduksi dalam
kalimat “bersama kita bisa”.
Kita
bisa apa? Terpuruk bersama-sama?
Kalimat
bersama kita bisa seolah menina bobokkan kita sebagai bangsa yang mempunyai
cita kesejahteraan.
Bukankah
demokrasi sangat berkaitan erat dengan sumber daya manusia? namun hal ini
sering terabaikan dalam ranah politik kita. Sehingga janji-janji politik hanya
janji/espektasi masyarakat ketika kampanye tanpa realisasi konkret di lapangan.
Hari
ini, kita harus berani berkata dan mengambil sebuah ijtihad politik; bahwa
siapapun yang akan terpilih nanti dalam pemilu juli 2009 harus rela melepaskan
baju budaya etnis, baju partai dan menjadi negarawan sesungguhnya.
