Interaksi dinamis ideologi dunia tidak jarang melahirkan persinggungan ”keras”. ketika berbicara
antara pergumulan islam sebagai sebuah ideologi dan ideologi "sekuler", yang juga memberi tawaran konsep tata dunia
atas nama kemanusiaan, memungkinkan lahir sintesis keras dan lunak. Tata
pemerintahan Islam, yang diklaim sebagai yang paling ideal dalam sejarah bergumul dengan demokrasi sebagai konsep sekuler.
Benturan itu keras dan klasik. Keras karena memakan kurban tidak sedikit dan klasik karena wacana ini sejak awal islam berinteraksi. walaupun belum ada satupun Negara yang
mengimplemnetasikan islam ataupun demokrasi sesuai dengan harapan atau
sesungguhnya seperti pada tataran teori kedua konsepsi nilai ideologi tersebut.
Dalam pada itu, ideologi yakin pada tiga pentahapan fungsionalnya : tahap
pertama adalah cara kita melihat dan menangkap alam semesta, eksistensi, dan
manusia. Tahap kedua terdiri dari cara khusus kita memahami dan menilai semua
benda dan gagasan atau ide-ide yang membentuk lingkungan sosial dan mental
kita. Tahap ketika mencakup usulan-usulan, metode-metode, berbagai pendekatan
dan keinginan-keinginan yang kita manfaatkan untuk mengubah tatanan lama yang
sekiranya kita tidak sepakat dan terlihat sudah tidak searah dengan semangat
zaman.
Menurut ali syariati, pada tahap inilah[2]
suatu ideologi, dalam hal ini islam seharusnya mulai menjalankan misinya dengan
memberikan kepada para pengikut dan pendukungnya pengarahan, tujuan dan
cita-cita serta rencan prkatis sebagai dasar perubahan dan kemajuan kondisi
sosial yang diharapkan. Dengan demikian, dimasa mendatang kita menlihat
dialektika yang konstruktis antara islam sebagai sebuah ideologi dan demokrasi
sebagai tatanan ”ideologi” global yang disepakati oleh hampir semua masyarakat
dunia.
Memposisikan islam sebagais sebuah ideologi akan terlihat gamblang ketika
ada semacam studi komprasi yang memungkin kita melihat ideologi islam di tengah
konstelasi ideologi-ideologi dunia seperti kapitalisme, sosialisme dan
teori-teori sosial lainnya yang memungkin untuk menjadi sebuah ideologi.
Mungkin termasuk disini adalah demokrasi itu sendiri. wacana difocuskan pada
demokratisasi—islamisasi di nusantara, Indonesia. Melihat sikap islam adalah
menarik ketika menyikapi Bagaimanapun tatanan yang ideal ”demokrasi” telah
menjadi pilihan semua masyarakat global yang berwawasan kemajuan.[3]
Jika secara normatif islam sangat dikagumi, berbeda halnya ketika islam dan
umatnya dalam realitas sosial. Pun demikian demokrasi, menjadi aksiomatik bahwa
mencari ataupun membangun demokrasi dalam system yang tidak demokratis adalah
sebuah kepalsuan demokrasi itu sendiri, kita selama ini bermain di dunia
seolah-olah, seolah-olah demokratis yang pada substansinya tidak demikian. Demokrasi
yang negatif pada tataran sosial ternyata dikarenakan ideologi membawa
demokrasi, atau ideologi yang inheren dalam demokrasi yang tidak manusiawi,
terlalu didominasi oleh watak-watak kapitalisme.
maka sebenarnya yang terjadi adalah demokrasi ala Negara Maju. Sebuah
Demokarsi dalam Anti Demokrasi, ataupun pengambil alihan sebuah tatanan
Demokrasi oleh para pemilik modal. akhirnya kita berkesimpulan telah tejadi
sebuah Pseudo Demokrasi seperti yang digambarkan Yasraf A. Piliang dalam
bukunya Posrealitas.[4]
Hal itu terjadi karena kepentingan kelompok, golongan, serta ideologi kita sebagai aparatur demokrasi telah mengelabui mata untuk mempraktekkan demokrasi yang sesungguhnya. Kepentingan golongan kecil dalam sekala nasional, hingga kelompok yang bersifat internasional, telah menghambat untuk mempraktekkan ide-ide cemerlang nilai-nilai ataupun konsep inheren Demokrasi—sehingga menjebak kita menjadi manusia ide an sich, dengan nol besar dalam praktek. “manusia ide hanya dapat diapresiasi jika telah mampu dimplematasikan dalam tataran praksisnya.”[5] karena demokrasi menjadi pilihan kita bersama, dan parahnya di ambil alih secara diam-diam oleh politk kepentingan segelintir orang, maka dibutuhkan aksi-aksi real dan menyentuh substansi permasalahan dari kaum intelektual untuk mengembalikan demokrasi kepada rel yang seharusnya kita junjung bersama, sebuah tawaran nilai kesejahteraan.[6]
[1] David Borchier dan Vedi R. Hadis, Pemikiran Social Dan Politik Indonesia
Periode 1965-1999, Jakarta : Grafiti Dan Freedom Institute, 2006, hal. 1015
[2] Ali Syariati, Tugas Cendikiawan Muslim, Raja Wali Press, Jakarta, 1982, hal.
195-196
[3] Tim LP3ES, Politik Editorial Media Indonesia: Analisis Tajuk Rencana 1998-2001, LP3ES, Jakarta, 2002, hal.
[4] Yasraf A. Piliang,
Posrealitas: Realitas Kebudayaan Dalam
Era Posmetafisika, Jalasutra, Bandung, 2004, hal.
[5] lebih lanjut lihat Martin Jay, SEJARAH MAZHAB FRANKFRUT : Imajinasi
Dialiktis Dalam Perkembangan Teori Kritis, Kreasi Wacana,Yogyakarta 2005,
hal. Dalam sebuah pengantar
[6] tim redaksi LP3ES, Politik Editorial Media Indonesia: Analisis Tajuk Rencana 1998-2001
