Kampung Arung

Makna filosofis domino dapat pula  dilihat sebagai berikut : Pembagian kartu secara merata kepada empat pemain,  masing-masing berjumlah tujuh kartu secara merata dan adil. Layaknya hidup kalah menang bergantung ikhtiar manusia. Akhir hidup manusia, bahagia atau sebaliknya, sangat bergantung pada ikhtiar masing-masing indivudi tadi. maka setiap kartu yang kita turunkan adalah ikhtiar kita dan tentunya masing-masing mempunyai resikonya. Kita meyakini bahwa dalam alam raya ini, tidak ada sesuatu yang terjadi karena kebetulan, semuanya mempunyai hukum kausalitas, ada sebab ada akibat.

Selanjutnya makna sosilogis, bahwa pada dasarnya dalam suatu masyarakat terdapat individu-individu yang membentuk dan mempangaruhi/dipengaruhi masyarakatnya. Dan kerjasama dalam kelompok masyarakat tadi lebih mempercapat arah gerak sejarah masyarakt kearah peradaban yang manusiawi,bahwa kita lebih bermanfaat untuk kemanusiaan jika jalinan kerjasama terjadi secara dialogis dan bukan karena tepaksa.

Dalam permainan domino, kita mengenal partner. Sehingga terjadi semacam permainan ganda : masing-masing mempunyai teman dan harus bekerja sama untuk mencapai sebuah kemenangan. Untuk mencapai kemenangan dibutuhkan sebuah saling pengertian dan pemahaman karakter atau cara bermain teman/partner disamping tentunya kecerdasan masing-masing membaca kartu.

Semoga penulisan ini, hanya awal dari sebuah penggalian dan pencarian makna-makna dari nilai-nilai leluhur para pendahulu nusantara kita, bukankah maju tidak sebuah bangsa juga sangat ditentukan oleh identitasnya. bahkan jepang, sebuah Negara maju, yang sempat terpuruk karena bom atom amerika pada tahun 1945, mampu dan cepat mengejar ketertinggalan karena tetap menggali nilai-nilai budayanya dan akhirnya mempunyai identitas di tengah gempuran budaya barat yang dominan.

Masyarakat nusantara dikenal dengan masyarakat agraris. Mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang hari ini dapat dikatakan sebagai kekayaan budaya nusantara adalah salah satu cirinya. Ajaran-ajaran ataupun kebiasaan-kebiasaan tadi memperkaya keanekaragaman masyarakat nusantara, yang inklud dalam Negara kesatuan Indonesia. Ketika ajaran atau pun kebiasaan melembaga dalam suatu masyarakat, maka dapat dikatakan menjadi nilai-nilai yang disepakati masyarakat tersebut. Perbedaan nilai-nilai yang telah melembaga di setiap daerah menjadi sebuah kearifan local setempat.

Salah satu yang sering terlihat dalam masyarakat kita, khususnya dalam area masyarakat makassar adalah tradisi Main Domino (baca, domeng). Bahkan Kahar Muzakkar, seorang pemberontak dalam kamus pemerintah Soekarno pun dikenal dengan la domeng, yang berarti raja main domino.

Namun banyak dari kita apalagi yang bukan bagian dari masyakarat makassar bertanya apa yang menarik dari domino? Apakah hanya tradisi belaka? Apa  manfaatnya dan seterusnya dan seterusnya, masih banyak pertanyaan yang masihlah mengganjal melihat fenomena domino?

Fokus tulisan ini tidak punya kapasitas menjawab beribu pertanyaan domino di atas, namun lebih jauh mengkaji makna filosofis dan sosiologis tradisi domino.

Memang dalam perkembangannya, generasi makassar tatap melanggengkan tradisi ini, kapan dan dimana pun. Bahkan seluruh generasi sulawesi selatan yang menuntut ilmu di pulau jawa tetap setia pada tradisi ini. tapi lebih pada bagaimana sekedar mengisi waktu, bagaiama meriahkan acara pernikahan dll. Sangat disayangkan bahwa kajian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seakan-akan terlupakan dalam pusaran deru debu industrialisasi yang seolah-olah tak pernah tidur dengan segala aktivitas mesin pabrik. Ataupun tergusur dari benak mahasiswa yang ada di pulau jawa karena kesibukan masing-masing.

Makna yang terlupakan dari tradisi ini sangatlah dalam. Bagi penulis, domino berangkat dari nilai-nilai pembelajaran hidup oleh leluhur makassar. Sebagaimana diketahui, domino tercipta pertama kali atau dibawa dari tanah cina, namun dalam perkembangan sejarah masyarakat makassar hal ini mempunyai arti penting.

Domino kita ibaratkan sebagai kehidupan. Kemudian dari kehidupan itu kita mengenal yang namanya takdir ilahi atau nasib, dan takdir atau nasib tidak lain adalah sebuah percumbuan antara usaha dan doa “ora et labora” dari manusia itu sendiri.

Maka domino adalah miniature kehidupan yang didalamnya adanya penciptaan dan ketetapan tuhan dan ikhtiar-ikhtiar manusia yang diberikan potensi oleh sang maha pencipta. Maka katika empat orang pemain, dibagikan kartu domino yang berjumlah delapan belas dan masing-masing pemain mendapat tujuh kartu, sama halnya ketika sang pencipta menciptakan makhluknya dengan kesamaan potensi kemanusiaannya, dan sebagai ketetapan-ketetapan tuhan, manusia tidak berhak untuk melakukan protes terhadap ketetapan-ketatapan tuhan yang telah dibuat : terlahir dari rahim seorang nasrani, islam, yahudi dll. Atau protes kenapa terlahir dari rahim seorang berwarna kulit putih, coklat, hitam, dll. Atau banyak manusia protes kenapa terlahir dari rahim seorang yang miskin dari segi material.

Hal demikian adalah ketetapan tuhan. sebuah hak prerogative miliknya semata, dan bukanlah sebagai tanda-tanda ketidakadilan tuhan. dia lah yang paling berhak disembah tidak pernah pilih kasih kepada makhluk ciptaannya.

Wajah Demokrasi Indonesia masih sangat suram. Permasalahan-permasalahan social, hukum dan politik lebih disikapi dengan jiwa legalisme. Artinya, tidak menyentuh substansi permasalahan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tapi dengan alasan undang-undang, bapak president seolah-olah lepas tangan dari masalah itu, yang kemungkinan besar berpotensi menjadi krisis legitimasi. Sebagai contoh sikap diam beliau menghadapi masalah bangsa “Cicak Versus Buaya”.

Di samping itu, pemandangan yang dipertontonkan Cabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua, adalah wilayah-wilayah seremonial semata. Meminjam analisa pakar politik, Samsuddin Haris, di Koran Kompas beberapa waktu yang lalu, bahwa president dan kabinetnya sebenarnya sedang memainkan sandiwara nasional. Dan parahnya lagi, tidak memberikan pendidikan dan kesadaran politik pada khalayak. Sebaliknya, terjadi pembodohan terstruktur secara sengaja. Sebagai missal, cabinet memperdengarkan kebanggaan kepada rakyat bahwa Indonesia orde ini terbebas dari utang IMF, tapi tidak memberikan penjelasan kenapa Indonesia di pihak lain, justru mempunyai utang yang lebih banyak di Bank Asia.

Maka, meneropong Indonesia lima tahun mendatang pada cermin sejarah, tidak lebih dari sebuha negara bangsa awal kemerdekaan, yang seolah sibuk mencari bentuk. Lima tahun mendatang masih akan kita dapati kesenjangan besar anatara demokrasi yang di bangun dan kesejahteraan rakyat. Masih menjadi perjuangan panjang; menghilangkan gap antara kelancaran suksesi kepempinan nasional dan perut masyarakat yang semakin keroncong. Langkah Rakyat sebagai pemilik sah Negara ini untuk mendapatkan hak-haknya dalam bentuk pelayanan public yang maksimal, akan terus bergulir searah dengan perjalanan sejarah bangsa ini.

Proses demokratisasi baru saja di gelar dalam ruang sejarah bangsa ini, dengan susah payah dan mungkin banyak kalangan menilai belum seutuhnya ideal, namun yang pasti, kita telah mendapatkan seorang pemimpin/president yang mempunyai legitimasi yuridis-konstitusional dan legitimasi social. Legitimate konstitusional karena diatur dan berjalan sesuai dengan undang-undang, dan legitimate social karena di pilih langsung oleh rakyat.

Seperti sikap rakyat kebanyakan selama ini, adanya proses-proses demokratis bangsa ini, diikuti oleh espektasi yang besar. Harapan-harapan perubahan ke arah yang lebih baik; harga turun, kebijakan yang lebih pro rakyat, pemerintah pro petani dengan subsidi pupuk dan seterusnya. Tapi sejarah pun terus berulang. Espektasi rakyat banyak tidak terealisasi dan di ikuti kekecawaan missal dari rakyat yang nota bene pemilik sah negeri ini.

Belajar dan bercermin dari sejarah, pemimpin bangsa ini, yang awalnya di elu-elukan, di dewakan pada akhir perjalanannya menjadi musuh bersama, sebutlah seokarno sebagai president pertama. Rakyat terus mendengungkan dan mengangungkan namanya awal republic ini terbentuk, tapi pasca itu, khususnya tahun 1959 dengan konsep demokrasi terpimpinnya, kalangan banyak menilai beliau telah keluar jalur untuk mensejahterahkan rakyat, dan puncaknya, aksi massal mengharuskannya lengser dari jabatan dengan tidak “terhormat”. President kedua seoharto sebagai pengganti “penyelamat pancasila” pun bernasib sama atau bahkan lebih tragis.

Bukan tidak mungkin sejarah akan terus berulang, menjadi sebuah siklus antara eskpektasi besar akan perubahan ke arah yang lebih baik dan kekecawaan-kekecewaan ketika melihat pola pemerintahan yang termanage “ala kerajaan”.

Tengonglah misalnya pola pembentukan cabinet, dimana kita melihat tidak adanya pit dan propertest yang pasti dan kemudian di komsumsi public, apakah calon mentri-mentri layak menduduki posisnya atau tidak. Sedikit pun, Public tidak mempunyai peran dalam pembentukan cabinet. Sang president memilih orang-orang yang loyal tanpa melihat apakah nantinya mampu bekerja maksimal untuk mengemban tugas-tugas pelayanan pada rakyat banyak.

Wajar kita pesimis. Bukankah pola-pola pembentukan cabinet seperti itu juga dilakukan president kedua, dan kita bisa melihat bagaimana dampaknya bagi bangsa ini? Kita menyaksikan bagaimana dampak negative pada rakyat sebagai pemilik negeri ini. Warisan yang di dapat hanyalah rasa malu sebagai bangsa Indonesia di mata dunia dan juga utang yang menumpuk di setiap kepala warga Negara.

           

Kita belum bisa berharap banyak pada Cabinet Indonesia jilid Dua. Sense Of Critis cabinet baru belum terbangun. Sebagai indicator sederhana, penanganan permasalahan bencana alam yang menyengsarakan rakyat masih di tanggulangi secara serampangan dan lamban. Serangkapangan karena tidak adanya kebijakan yang pasti dan cepat bagaimana seharusnya kita menghadapai ini. Justru kalangan swasta lebih cepat dan banyak bergerak. Lamban karena signifikansi tim yang dibentuk “penanganan bencana nasional”, tidak terlihat jelas. Lamban segalanya, sehingga mengakibatkan tidak meratanya pembagian sandang pangan, khususnya logistic instant yang sangat dibutuhkan penderita bencana alam.

 Ketika reformasi terjadi nama mahasiswa kembali naik daun. Media, baik cetak maupun elektrotik, lokal maupun nasional, membicarakan peran mahasiswa dalam reformasi. Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dianggap mempunyai peran yang besar bagi turunnya Presiden kedua RI H. Muhammad Soeharto yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Orde Baru yang sudah menguasai negeri selama tiga dasawarsa dan hampir memiliki segalanya ternyata bisa ditumbangkan.

Kontribusi tersebut bukanlah yang pertama yang diberikan oleh mahasiswa Indonesia. Jatuhnya Orde lama yang kemudian digantikan oleh Orde Baru juga tidak lepas dari peran mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang berhasil menjatuhkan Orde Lama kemudian dikenal dengan “Angkatan ‘66”. Angkatan tersebut melahirkan banyak tokoh yang masih mempunyai pengaruh yang kuat sampai sekarang.

Gerakan kemerdekaan, yang akhirnya berhasil membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda yang sudah berlangsung dari dari tiga abad, tidak lepas dari peran penting mahasiswa. Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta dan banyak lagi yang lainnya adalah para mahasiswa yang menjadi pemimpin perjuangan kemerdekaan. Dan yang perlu dicatat, banyak di antara para mahasiswa pemimpin perjuangan adalah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang dirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Karena adanya kesadaran akan kondisi bangsa, mereka justru melawan pemerintah yang mendirikan perguruan tinggi mereka.

Peran mahasiswa dalam perjuangan kemerdekaan dan pengusiran penjajah, penumbangan Orde Lama, dan penumbangan Orde Baru menempatkan mahasiswa pada kelompok yang diperhitungkan. Perubahan-perubahan besar yang terjadi Negara ini hamper selalu melibatkan mahasiswa. Maka tidak mengherankan kalau kemudian mahasiswa mendapatkan sebutan yang mentereng, agent of change.

Tapi selain peran kebangsaan yang diwujudkan dalam aksi nyata melawan pihak-pihak yang dianggap menindas rakyat, mahasiswa mempunyai tugas untuk memperdalam ilmu sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Mahasiswa Tekni Sipil misalnya, ia harus menguasai betul bagaimana membuat bangunan yang baik dan kokoh sehingga bangunan tersebut tidak roboh ketika baru berusia beberapa bulan saja. Mahasiswa Jurusan Planalogi harus tahu bagaimana mendesain sebuah kota dengan baik sehingga tata ruang kota di kota-kota yang ada di negeri ini tidak amburadul. Kebutuhan akan penguasaan ilmu pengetahuan di wilayah disiplin akademik merupakan salah satu kebutuhan dasar mahasiswa. Karena merupakan kebutuhan dasar, maka hal tersebut tidak dapat ditunda pemenuhannya.

Salah satu bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar akademik adalah kebutuhan referensi dengan buku bacaan. Sebagian dari kebutuhan akan buku referensi sudah dipenuhi oleh kampus. Mahasiswa bisa menjaci referensi di perpustakaan yang dipunyai oleh kampus. Tapi kampus tidak bisa memenuhi semua kebutuhan referensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk itu mahasiswa harus memenuhi sendiri kebetuhannya. Pertanyaannya, berapa besar alokasi anggaran yang disiapkan oleh mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan akan referensi?

Rahasia proses penulisan semua karya sastra fiksiku tak lebih dari “memulai dari ungkapan kata sederhana yang tepat”, dari sanalah tangan ini terus menggores tak terhentikan oleh diri sendiri, seolah berjalan dalam iramanya sendiri, katanya. Seolah tak terbatas oleh ruang dan melampaui batas luas waktu, lanjutnya lagi.

Ingatan saya kemudian tertumpu pada nasehat kiai kanjeng, yang lebih di kenal dalam bumi persada sebagai seorang seniman religius, ulama intelektual, Can Nun. Semua ilmu berangkat dari rumusan pengetahuan sederhana : memahami. Paham, paham dan paham adalah kuncinya. Mungkin searah dengan manusia paling bervisi yang pernah ditemukan alam, muhammad—yang menegaskan bahwa akan hancur setiap kepingan ikhitiar ketika tidak diberikan pada ahlinya.

Proses pencarian selanjutnya mengingatkan ku pada sosok Margaret Tacher (karisma kata-kata perempuan ini paling ku ingat setelah sang ibu di Sulawesi Tengah), katanya, “tanyakan pada tentang apa yang ku pikirkan. Karena apa yang dipikirkan akan mewujud sebagai kata. Kata akan merubah sebagai tindakan. Tindakan bermetaforfosis sebagai kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter seseorang, dan karakter akan menentukan nasib mu ”.

Inilah lorong waktu. Maka lorong waktu itu pun adalah nasib ku kelak.

Ya novel hemingway, seperi itulah nama sebagai penghormatan kepada penulis produktif ini, setidaknya kesan saya demikian setelah menamatkan novel tentang prancis. Kota yang tak pernah dia lupakan, atau kota yang tak pernah sama berapa kalipun kita berkunjung, akan selalu nuansa baru aroma romantisme makna, katanya.

Cukup mengalir, bahkan terlalu mengalir bagi saya. Tidak ada keterkejutan yang muncul di sudut-sudut penggambaran sang heming. Terkesan miskin Pesan moral pun dan banyak jejak kejekaan sang penulis yang coba terdeskripsi dari sebuah kisah pengembaraan.

Tapi aha, di balik keegoisan novel, ada secercah bungkahan pengharapan. Pelajaran sederhana menghentak pada ruang jiwa yang mencari, yang terus berproses merantau dalam rimba raya pengetahuan. Sebuah kemiskinan yang coba dihilangkan pada diri eksistensialis saya.

Tidak jarang terjadi, dalam kolektivisme, benturan ide-ide sampai konfrontasi hati antara sesama kita, dan sedikit mengancam ke-kita-an, namun, kesatuan sikap dan cita-cita bersama sekiranya dapat memulihkan emberio keretakan itu.

Malah, sebuah mekanisme kelompok telah kita canangkan untuk bagaimana persoalan geografis tidak ikut menipiskan aroma kekelurgaan dan sliaturrahim kita. Mekanisme itu tidak lain, adalah ajang/forum rutin dialektika ide dan gagasan masing-masing individu, baek formal ato non formal.

Mekanisme yang kemudian terbangun, setidaknya, mampu mampu meredam dan meminimalisir keretakan internal kolektivisme. Tapi, segera pertanyaan berseliuran dalam benak kita samua akan keluar; bagaimana dengan dunia luar, dunia yang dikuasai dengan para elite kekuasaan? Dunia yang dibangun dengan pondasi propoganda media?

Bagimana sikap kelompok ini dengan bangunan realitas oleh media yang jelas tidak merepresentasikan sebuah realitas sosial sesungguhnya? Di sinilah kita menemukan istilah masyarakat dramaturgi. Masyarakat dramaturgi yang coba diketengahkan kepada kita adalah sebuah konstruksi/sebuah perekayaan sosial oleh para petinggi, oleh para penguasa media dan seterusnya.

Ato pertanyaan yang tidak kalah menohok, apakah kita termasuk kelompok dramaturgi?

Walau sang pencetus teori ini, Erving Goffman, mencoba menelisik lebih jauh terhadap fenomena interaksi sosial antar individu dalam masyarakat, saya sendiri mencoba memakainya melihat masyarakat lebih luas.

Selanjutnya, menurut Goffman, dua bidang penampilan/wajah perlu dibedakan: panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan adalah bagian penampilan individu yang secara teratur berfungi di dalam mode yang umum dan tetap untuk mendefenisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu (Goffman : 1959 : 22). Pada penampilan/wajah depan ini, sang aktor akan memberikan wajah yang ideal yang diharapkan oleh orang-orang yang menykasikan aksinya. Dan sebaliknya, berbalik seratus delapan puluh drajat, ketika kita melihat penampilan/wajah itu dibelakang panggung.

Terinpirasi dengan teori diatas, saya coba mengatakan bahwa tatanan masyarakat kita mempunyai dua sisi wajah; pertama, yang dibangun oleh para penguasa elite dengan media-medianya. Kedua, wajah masyarakat yang merepresentasikan realitas sosial sesungguhnya tanpa manipulasi.

Wajah pertama, akan memotret sebuah masyarakat lewat angka-angka statistik: bahwa masyarakat kita cukup makan, mereka sampai sekarang tercukupi kebutuhan sehari-harinya, bahwa mereka sekarang menuju kesejahteraan bersama, penggangguran menurun dan seterusnya. Semua wajah masyarakat dalam potret ini memperlihatkan mimpi-mimpi indah yang seolah-olah telah teraktualisasi/terimplementasi pada ranah praksis sosial.           

Sebaliknya wajah belakang panggung, akan terpotret; suara-suara yang terbungkam oleh sistem selama ini, atopun suara mereka tidak terdengar karena memang tidak mempunyai akses media. Seribu satu macam hal ihwal, kenapa potret wajah kedua ini tidak terungkap ke permukaan. Mereka diasingkan di tanah luhur mereka, bahkan kekeyaan alam bangsa ini pun, tidak layak mereka nikmati. Sebagai buah demokrasi prosedural lewat perwakilan rakyat : maka semua mereka telah terwakili, pun di wilayah menikmati sumber-sumber kekayaan alam.

Akhirnya, kembali ke masalah ke-kita-an, apakah kelompok organik ini juga bagian dari dari masyarakat dramaturgi; mempunyai wajah depan dan belakang? Ato kelompok ini meng-amini tatanan masyarakat tersebut dengan tinggal diam? Pun, kalau lewat mulut ngopi kita terus berteriak tidak termasuk dalam masyarakat dramaturgi, menantang secara tegas bangunan itu, lalu apa yang coba kita perbuat sebaga gerakan resistensi?

 ...for yesterday is but a dream, and tomorrow only a vision;

but today, we lived.

Makes every yesterday a dream of happiness,

And every tomorrow a vision of hope.

Look well, therefore, to this day….--from the Sanskrit--

Malam ini, saya memandang diri di depan cermin. yang terlihat seseorang yang mempunyai status dalam gelombang perjalanan masyarakat. Status, sebuah pemberian disengaja ato tidak. Status itu pula yang kemudian mengikat orang dalam cermin tadi pada sebuah peran. Peran tidak lain adalah gerak dinamis status tadi, ato dengan kata laen, peran adalah apa yang diharapkan oleh masyarakat kepada kita yang mempunyai status.

Merasa sudah ”cakep”, saya keluar dari kamar. Dan menyadari sandangan status tadi bukan milikku seorang. Saya ternyata bagian kecil dari kolektivisme sebuah kelompok yang selama ini terus bergerak. Bereksistensi diri dalam sebuah organsasi yang melaju bersama masyarakat di mana dia hidup dan berkreasi. Indvidu-individu yang bersatu pada dalam derap langkah dalam satu balutan cita-cita luhur.

Pada proses selanjutnya, diri sudah melebur dalam kolempok tadi, dan setiap kata yang keluar bermetaforfosis dari diriku seorang menjadi kita dan ke-kita-an. Ketua, pengurus, dan anggota tidak lagi berdiri sendiri dalam kedirian masing-masing, namun kokoh bersama ke-kita-an. Semua dalam bingkai kekeluargaan mengusung sebuah perubahan.

Kita adalah kelompok kecil dalam masayarakat yang merasa diri punya daya untuk terus melangkah dalam cita-cita. Kita adalah kelompok-kelompok yang nota bene organik, mendesak kelompok besar untuk ikut bersama dalam nuansa ke-kita-an, sehingga tiada ada lagi kita dan mereka. Kita yang ingin merubah tatanan dan mereka yang terus berjuang mempertahankan tatanan. Tidak ada lagi kaca mata ato persepktif kita dan mereka. Kita yang terus mengajak dan memberi saran untuk sebuah perubahan yang lebih baik di masa mendatang.

Dapat dtebak, status kita adalah agen perubahan, kelompok-kelompok yang diharapkan memberi kontrol dalam masyarakat, kelompok kecil penggerak moral dan bukan sebaliknya—obyek dari gerakan moral. kelompok yang diharapkan berperan memberikan pencerahan kepada kelompok yang lebih besar, pencerahan kepada masyarakat yang lebih besar di lingkungannya. Ya, status yang dilekatkan kepada kita, sampai detik ”refeleksi” ini dituliskan memang belum punah dan terus mengikat kita samua dalam setiap jengkal perjalanan kita.

Demokrasi yang coba kita tegakkan diatas puing-puing keserba keterbelakangan, dibawah bayang-bayang kekerasan dan masih banyak lagi tatangan kemanusiaan, telah menjadi narasi besar dalam tubuh diskursus akademik Indonesia. Ia bagaikan bayi yang baru terelahir dalam sejarah peradaban kita, dan yang paling pasti bisa merawat makhluk yang lemah itu adalah kaum-kaum intelektual muslim sendiri, kini, dan demi masa depan tata kelolah tatanan kemasyarakatan kita. Demikian adalah keniscyaan. Keharusan bagi semua elemen bangsa, jika tidak ingin terjatuh pada apa yang digambarkan filosof dan kritikus sosial, bernard show ”demokrasi, tempat persinggahan bagi pemerintahan yang buruk, jika di isi oleh orang-orang yang bodoh”.[1]

Dari penggambaran diatas, ketika demokrasi yang coba diterapkan  tanpa atau diluar kesadaran kita diambil alih oleh segelintir golongan elit, khususnya pemodal, pekerjaan untuk melaraskan demokrasi dengan kesejahteraan semakin berat. Sebuah konsepsi  demokrasi berkeadilan ekonomi dan sosial sirna bak terpaan angin.dengan banyaknya teori yang kemudian diusung oleh Negara maju secara kelembagaan dan para pemodal secara korporasi. Hal demikian, justru berdampak pelanggengan pada sebuah penindasan, sebuah eksploitasi suatu masyarkat pada masyarakat lain, semakin membludaknya ”kemiskinan structural” di Negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Indonesia Mansur Fakih dalam bukunya,[2] bahwa pada substansinya perubahan nasib kelompok-kelompok marjianal seperti kaum buruh, para petani dan nelayan, permpuan miskin di pedesaan, maupun anak jalanan serta masyarakat diberbagai daerah nusantara tidak akan menuju perubahan pada kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik serta layak sangat tidak bergantung pada teori-teori modernisasi yang ditelorkan Negara maju untuk diterapakan oleh Negara berkembang.

Demokrasi berkeadilan sosial ekonomi yang didamba oleh masyarkat manapun di dunia berkembang tidak memunculkan ”batang hidungnya”, selama para Kapitalis masih menggerogoti lingkungan dalam semua segi kehidupan. Justru yang kemudian terjadi adalah ketidakadilan system dominant yaitu system sosial kapitalisme, atas nama kemajuan berperadaban, berdemokrasi!

Penulis mengajak bertamasya dalam demokrasi yang berideologi kapitalisme, sehingga mampu memberikan pandangan lain, mampu memilah demokrasi yang berideologi positif dan mana demokrasi yang haluan ideologi negatif. Maka Sekali lagi, kita melihat, Negara Berkembang disuguhi sebuah wajah Demokrasi Kepitalisme ala Rostow,[3] atau lebih tepatnya tatanan ideal politk yang selanjutnya dipolitisasi kaum pemodal. 

Teori atau konsep demokrasi yang dipermanis untuk kepentingan rakyat Negara Berkembang; bahwa untuk memajukan Negara berkembang, untuk memakmurkan rakyat yang masih terbelakang, mereka harus mengikuti dan berinteraksi dan belajar dengan Negara Maju, sebagaimana proses mereka sehingga menjadi Negara maju dunia saat ini. Namun lagi-lagi dampak dari teori ini kemudian tak lain dari sebuah penindasan serta kejahatan kepada rakyat Negara Berkembang oleh para Kapitalisme Global. Pada akhirnya, negara berkembang yang disuguhi konsepsi demokrasi berujud dekolinisasi oleh negara maju, sebuah penjajahan yang dimulai dari pikiran.[4]

Interaksi dinamis ideologi dunia tidak jarang melahirkan persinggungan ”keras”. ketika berbicara antara pergumulan islam sebagai sebuah ideologi dan ideologi "sekuler", yang juga memberi tawaran konsep tata dunia atas nama kemanusiaan, memungkinkan lahir sintesis keras dan lunak. Tata pemerintahan Islam, yang diklaim sebagai yang paling ideal dalam sejarah bergumul dengan demokrasi sebagai konsep sekuler. 

Benturan itu keras dan klasik. Keras karena memakan kurban tidak sedikit dan klasik karena wacana ini sejak awal islam berinteraksi. walaupun belum ada satupun Negara yang mengimplemnetasikan islam ataupun demokrasi sesuai dengan harapan atau sesungguhnya seperti pada tataran teori kedua konsepsi nilai ideologi tersebut.

Dalam pada itu, ideologi yakin pada tiga pentahapan fungsionalnya : tahap pertama adalah cara kita melihat dan menangkap alam semesta, eksistensi, dan manusia. Tahap kedua terdiri dari cara khusus kita memahami dan menilai semua benda dan gagasan atau ide-ide yang membentuk lingkungan sosial dan mental kita. Tahap ketika mencakup usulan-usulan, metode-metode, berbagai pendekatan dan keinginan-keinginan yang kita manfaatkan untuk mengubah tatanan lama yang sekiranya kita tidak sepakat dan terlihat sudah tidak searah dengan semangat zaman.

Menurut ali syariati, pada tahap inilah[2] suatu ideologi, dalam hal ini islam seharusnya mulai menjalankan misinya dengan memberikan kepada para pengikut dan pendukungnya pengarahan, tujuan dan cita-cita serta rencan prkatis sebagai dasar perubahan dan kemajuan kondisi sosial yang diharapkan. Dengan demikian, dimasa mendatang kita menlihat dialektika yang konstruktis antara islam sebagai sebuah ideologi dan demokrasi sebagai tatanan ”ideologi” global yang disepakati oleh hampir semua masyarakat dunia.

Memposisikan islam sebagais sebuah ideologi akan terlihat gamblang ketika ada semacam studi komprasi yang memungkin kita melihat ideologi islam di tengah konstelasi ideologi-ideologi dunia seperti kapitalisme, sosialisme dan teori-teori sosial lainnya yang memungkin untuk menjadi sebuah ideologi. Mungkin termasuk disini adalah demokrasi itu sendiri. wacana difocuskan pada demokratisasi—islamisasi di nusantara, Indonesia. Melihat sikap islam adalah menarik ketika menyikapi Bagaimanapun tatanan yang ideal ”demokrasi” telah menjadi pilihan semua masyarakat global yang berwawasan kemajuan.[3]

Jika secara normatif islam sangat dikagumi, berbeda halnya ketika islam dan umatnya dalam realitas sosial. Pun demikian demokrasi, menjadi aksiomatik bahwa mencari ataupun membangun demokrasi dalam system yang tidak demokratis adalah sebuah kepalsuan demokrasi itu sendiri, kita selama ini bermain di dunia seolah-olah, seolah-olah demokratis yang pada substansinya tidak demikian. Demokrasi yang negatif pada tataran sosial ternyata dikarenakan ideologi membawa demokrasi, atau ideologi yang inheren dalam demokrasi yang tidak manusiawi, terlalu didominasi oleh watak-watak kapitalisme.

maka sebenarnya yang terjadi adalah demokrasi ala Negara Maju. Sebuah Demokarsi dalam Anti Demokrasi, ataupun pengambil alihan sebuah tatanan Demokrasi oleh para pemilik modal. akhirnya kita berkesimpulan telah tejadi sebuah Pseudo Demokrasi seperti yang digambarkan Yasraf A. Piliang dalam bukunya Posrealitas.[4]

Hal itu terjadi karena kepentingan kelompok, golongan, serta ideologi kita  sebagai aparatur demokrasi telah mengelabui mata untuk mempraktekkan demokrasi yang sesungguhnya. Kepentingan golongan kecil dalam sekala nasional, hingga kelompok yang bersifat internasional, telah menghambat untuk mempraktekkan ide-ide cemerlang nilai-nilai ataupun konsep inheren Demokrasi—sehingga  menjebak kita menjadi manusia ide an sich, dengan nol besar dalam praktek. “manusia ide hanya dapat diapresiasi jika telah mampu dimplematasikan dalam tataran praksisnya.”[5] karena demokrasi menjadi pilihan kita bersama, dan parahnya di ambil alih secara diam-diam oleh politk kepentingan segelintir orang, maka dibutuhkan aksi-aksi real dan menyentuh substansi permasalahan dari kaum intelektual untuk mengembalikan demokrasi kepada rel yang seharusnya kita junjung bersama, sebuah tawaran nilai kesejahteraan.[6]

Demokrasi, sebuah tempat persinggahan terakhir

Bagi pemerintahan yang buruk

Jika didalamnya di isi

Oleh orang-orang yang tidak bermutu……Bernard Shaw[1]

Ideologi adalah sebuah kata luar biasa yang menciptakan pemikiran dan semangat hidup di antara manusia. Terutama di antara kaum muda. Khususny, para cendikiawan dan intelektual di kalangan masyarakat. Tidak jarang kata ideologi mengundang semangat pengorbanan diri dan kelompok. Dengan kedahsyatan efek kata/konsep ini, diperlukan serangkaian pengertian dan pemahaman dari kalangan intelektual tentang ideologi. Ideologi, bagaimana pun sering dihubungkan dengan kalangan intektual dan ”mungkin” memang keduanya saling memerlukan.

Istilah atau konsep ideologi terdiri dari kata ”ideo” yang berarti pemikiran, gagasan, konsep, keyakinan dan lain-lain yang searah dengan istilah tersebut, sedangkan kata ”logi” yang berarti logika, ilmu, ataupun pengetahuan—sehingga dapat didefenisikan sebagai ilmu tentang keyakinan dan cita seseorang atau kelompok bahkan negara.[2] Menurut pengertian ini, seorang ideolog adalah seorang pembela suatu ideologi atau keyakinan tertentu. Dalam kaitan ini ideologi terdiri dari berbagai keyakinan dan cita-cita yang dipeluk oleh suatu kelompok tertentu, suatu kelas tertentu, atau suatu bangsa, atau suatu ras. Dengan pengertian ini, kita mendapatkan pemahaman akan perbedaan yang jelas antara ideologi dan ilmu pengetahuan yang memang dekat hubungannya.

Dalam tulisan ini tidak lebih sebagai pembuka wacana awal kita; islam dipandang sebagai sebuah ideologi yang berinteraksi di alam global.[3] Sebuah sistem nilai yang coba dipraksis sosialkan dan menjiwai setiap gerakan umat islam. Perlu dipahami bersama bahwa banyak pendefenisian dan teori tentang ideologi yang mungkin terlihat bertolak belakang. John B. Thomson[4] mencoba mengelompokkan teori-teori ideologi kedalam tiga kelompok besar; 

Pertama ideologi sebagai sistem kepercyaan, sebagaimana pendefenisian diatas. Kedua, ideologi sebagai proyeksi rasional. Ketiga, ideologi sebagai relasi sosial (ketika islam dibicarakan dalam konteks berdemokrasi dalam tubuh indonesia, maka pengertian ideologi ini yang banyak dipakai dalam penulisan ini).

Pengkajian tentang hal ini; Islam sebagai sistem pandangan dunia dan ideologi oleh banyak kalangan telah dimulai sejak dahulu, namun tidak berarti berjalan dengan mulus. Banyak pula kalangan yang tidak sepakat dengan konsep ini. Sebagai sebuah sistem, islam tidak harus dijadikan sebagai sebuah ideologi, karena justru mengkerdilkan islam itu sendiri, menurut pandangan yang lain.[5] Islam yang selama ini dianggap berlaku secara universal; berlaku pada jaman kapanpun, bisa diterapkan kepada siapapun, dan tidak akan ketinggalan oleh perkembangan zaman yang bagaimanapun—banyak kalangan menilai, itulah keunggulan islam sebagai agama, ketika disandingkan dengan agama-agama samawi yang lain. tanpa perlu meng-ideologikan Islam, yang mungkin justru melahirkan pengkerdilan nilai-nilai universal tadi.

Realitas Rumah Sakit yang terjadi di Kota Malang adalah satu dari sekian ribu realitas keprihatinan. Mungkin sebagai dokter atupun staff, perhatian yang kurang terhadap pasien dikarenakan jumlah mereka tidak seimbang dengan jumlah pasien. Tepatnya persoalan sumber daya manusia. Pribadi dokter dan staff mungkin juga menginginkan pelayanan terbaik. Mengingat dokter atupun staff rumah sakit punya etika atau aturan main dalam profesi mereka.

Namun yang menjadi kendala bahwa persolan system ala lokalisasi. Siapa pun yang mampu membayar sesuai dengan standar berkelas akan mendapat fasilitas yang juga memuaskan. System rumah sakit di negri ini tidak lebih dari system lokalisasi “ siapa yang mampu membayar mahal tentunya akan mendapatkan servise memuaskan”. Tidak fair menekan kesalahan pada dokter dan staff semata. Fenomena pasien yang ditelantarkan tidak lain karena system rumah sakit.

Di samping itu, para dokter dan staff rumah sakit seharusnya mendapatkan pembelajaran bagaimana mereka mampu mengembangkan kepekaan mereka atas penderitaan rakyat, artinya kepekaan sosial mereka harus ditingkatkan. Kurikulum kedokteran juga harus mampu mengembangkan kepekaan social para calon dokter atau perawat, bukan hanya memberikan materi masalah obat, biologi, ilmu bedah dll. Juga kesadaran seluruh masyarakat terhadap undang-undang rumah sakit, pasien, dan seluruh yang berkaitan dengan obat mengobati.

Rumah sakit sebagai sector pelayan public. Artinya, berdiri di atas keringat rakyat; “dari rakyat untuk rakyat” secara ideal harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya. Salah satu implementasi undang-udang adalah pelayanan rumah sakit diberikan secara gratis kepada masyarakat tanpa kecuali. Dan, memberikan prioritas kelas ekonomi menengah ke bawah.

System lokalisasi “siapa yang mampu bayar tinggi akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan” berindikasi kuat, bahwa telah terjadi pengambilalihan para pemodal atau kapitalis terhadap pelayan public, dalam hal ini rumah sakit.

Industri rumah sakit di belahan dunia ketiga sangat berkembang. Sebagai industri, mencari keuntungan adalah prioritas. Sebaliknya, sebagai pelayanan publik, unsuru sosial tidak boleh dinafikan. Hal inilah yang tidak jarang melahirkan dilema-dileman. Tulisan ini fokus pada rumah sakit Saiful Anwar di Kota Malang, Jawa Timur.

Fenomena Banyak pasien yang tidak mendapat perhatian penuh, baik dari dokter ataupun dari para staff rumah sakit sering terjadi. Di samping itu, terlihat jelas pengunjung pasien kelas dua juga bernasib kurang mendapat perhatian : mereka berbaring, teridur pada bagian luar ruangan pasien membawa peralatan tidur sendiri. Tidak ada perhatian penuh dari pihak rumah sakit. Kehadiran Mereke seakan tidak diharapkan oleh pihak rumah sakit.

Keadaan  para pasien dan pengunjungnya yang telantar mengindikasikan atau representasi dari rakyat ekonomi menengah ke bawah. Ya, maklum kelas dua. Selama  kurang lebih dua jam mengamati rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang, pemandangan seolah bagai rumah kumuh, alih alih tempat penyembuhan malah tempat berjamurnya penyakit-penyakit sosial.

Sangat kontras ketika melihat dan mengunjungi ruangan VIP rumah sakit. Seluruh fasilitas bagi kalangan atas seolah mengambarkan kondisi perpaduan antara mall dan rumah pribadi : ruang ber-AC, privasi terjaga dan berbagai kemanjaan bagi pasien. Pemandangan yang jauh berbeda ini adalah sebuah perhelatan sosial “lumrah” yang selalu muncul di dunia berkembang (baca, dunia ketiga).  

Rumah  sakit Saiful Anwar adalah alat pelayanan Pemerintah Kota Malang pada rakyat malang, ahirnya terjebak dalam permainan murni industri. Pilihan dilema industri profit dan kewajiban sosial tidak terlihat. Sebagai rumah sakit negri, yang dibangun atau berdiri di atas keringat rakyat, sangat disayangkan Saiful Anwar tidak mementingkan masyarakat kelas dua di Kota Malang. Rumah yang mendapatkan masukan atau suntikan dana dari pajak-pajak yang dibayarkan rakyat selama ini sebagai pelayan publik untuk kesehatan, bukan sebaliknya : tempat pamer kelas antar si miskin dan si kaya, yang melahirkan wabah penyakit sosial.

Jika kita percaya dengan analisis perkembangan sejarah ibnu khaldun, yang lebih dikenal dengan teori siklus sejarah, bahwa bagaimanapun dinasti, Negara termasuk sebuah pergerkan akan mengalami empat tahapan, tahap pertama, masa pertumbuhan, pada tahap atau masa ini sebua dinasti, Negara, serta sebuah pergerakan masih dalam mengumpulkan anggota sera meraba-raba sejauh mana kekuatan yang dimilikinya. 

Tahap kedua, tahap atau masa perkemabngan, pada masa ini sebua pergerakan sudah dalam tahap pelebaran sayap, mengalami perkemabangan jaringan yang tentunya memperkuat sebuah gerakan. Tahap ketiga, tahap kejayaan atau masa keemasan, pada tahap ini klimaks atau orgasme sebuah gerakan yang selama ini didengungkan, yang selama ii mengalami hambatan sana-sini sudah mencapai cita yang didamba, artinya perjuangaan nilai, perjuangan menju puncak kekuasaan telah menuai hasil didepan mata para pioneer-pionernya. 

Dan tahap keempat adalah masa kehancuran, pada masa ini puncak kejayaan yang telah dinikmati harus relah dilepaskan lagi karena telah menuai hambatan dari kekuatan-kekuatan baru yang lebih kuat, sehingga dikatakan masa kehancuran atau masa keruntuhan sebuah dinasti, Negara ataupun sebuah sebuah pergerakan.

Bagaimana kabar tentang Mahasiswa Indonesia? Masih terhimpunkah oleh sebuah nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan? Masihkah ada kader-kader yang menghimpun diri dengan kesadaran ideologis? Masih nyaring kah jargon-jargon kerakyatan mahasisiwa : berbangsa satu, bangsa tanpa penindasan. berbahasa satu, bahasa keadilan/kebenaran. bertanah air satu, tanah air sejahtera.

Setumpuk serta sekelumit sentilan dan gurauan (jika memang di anggap bergurau) menjadi sebuah pekerjaaan rumah dalam proses regenerasi mahasiswa Indonesia. Artinya, pilihan gerakan sosial as ai solusi membawa perubahan dalam tubuh masyarakat harus sejalan dengan perkembangan saman. juga, keberhasilan gerakan sosial  harus diwujudkan dalam program-program konkret mulai dari tingkat akar rumput di pelosok negeri ini hingga elit di Jakarta. 

Masuknya elit-elit mahasiswa dalam sistem tentu membawa agenda-agenda politik, namun tidak harus membuang nilai-nilai idealisme. masuk sistem adalah bagian strategi gerakan bukan sebaliknya : menjual diri atas nama gerakan sosial.