Perubahan politik akhir abad dua puluh berlangsung
sangat drastis. Perubahan itu ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin di
Jerman. Tembok yang melambangkan Perang Dingin antara ideologi komunisme dan
demokrasi liberal. Perubahan politik terus bergelinding hingga menghancurkan
negara superpower Uni Soviet. Uni Soviet tidak saja hilang dari peta dunia, tetapi ideologi yang dianut
pun hancur. Negara-negara anggota yang semula menjadi pendukung kuat ideologi
komunisme berbondong-bondong menganut demokrasi. Masa-masa yang penuh gejolak
itu menggambarkan betapa eforia demokrasi menjadi milestone (tonggak) sejarah ketika memasuki millennium abad baru.
Abad baru itu ditandai oleh semakin meluasnya negara-negara penganut sistem
demokrasi.[1]
Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan
terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan
persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi,
seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia)[2], dsb.
Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada
penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi “pemerintah” bagi dirinya sendiri,
dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas
tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat
menganggap sebagai pioner dan garda depan demokrasi.
Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil
rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif.
Keberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahwa tidak mungkin semua
rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu
besar.
Oleh sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan.
Di sini lantas prinsip amanah dan tanggung jawab (credible and accountable)[3] menjadi keharusan bagi setiap anggota
dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak
sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya
perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah.
[1] Suyatno. Menjelajahi
Demokrasi. Bandung:
Humaniora, 2004
[2] M. Alfan alfian, menjadi pemimpin politik: perbincangan kepemimpinan dan kekuasaan,
Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal. 241
[3] Baharuddin Jusuf Habibie, Detik-Detik
Yang Menetukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi,
